17 Rekomendasi Rakernas II PDIP
Minggu, 14 Oktober 2012 10:07:56 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Surabaya (beritajatim.com) - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Puan Maharani menyampaikan hasil Rakernas II PDIP pada Minggu (14/10/2012) dini hari.
Dari 17 butir rekomendasi yang diputuskan dalam Rakernas, sebanyak sembilan butir di antaranya berupa kritikan pedas kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Baik di bidang politik, ekonomi, perburuhan, tenaga kerja, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dari empat pilar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Inilah bunyi 17 butir rekomendasi Rakernas II PDIP yang dirangkum beritajatim.com.
Di bidang politik, PDIP menyoroti menurunnya kualitas penegakan hukum dan keadilan yang disertai merosotnya kinerja pemberantasan korupsi. Hal itu terjadi akibat melemahnya kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang lemah dan lambat dalam bertindak semakin merusak koordinasi dan kerja sama antar institusi penegak hukum.
Untuk itu, PDIP meminta kepemimpinan nasional dan seluruh jajaran penegak hukum agar segera meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta perlawanan terhadap korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang telah merusak kedaulatan dan kepribadian bangsa.
"Rakernas menyerukan seluruh kader PDIP yang berada di jabatan publik untuk tidak korupsi, menolak kembali revisi UU KPK, KPK harus prioritaskan penanganan kasus besar seperti kasus Century, mafia pajak, wisma atlet, kasus Hambalang dan mafia anggaran," ujar Puan.
Di bidang ekonomi, PDIP mengkritisi pengelolaan sumber daya nasional yang tidak adil. Pemerintah harus menerapkan kebijakan ekonomi yang mendorong proses penciptaan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan kreatifitas dan daya inovasi pelaku ekonomi nasional dan menekan ekonomi biaya tinggi.
Pemerintah juga diminta serius mengantisipasi dampak krisis yang terjadi di Eropa dan Amerika. Krisis perekonomian global tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan nasional guna mewujudkan Indonesia yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Selain itu, PDIP mendesak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tata ruang yang menjamin konsolidasi lahan produktif pertanian. Menyerukan agar segenap komponen bangsa ikut mendorong secara luas kampanye penggunaan produk-produk dalam negeri dan diversifikasi pangan guna menunjang peningkatan produk nasional dan berkedaulatan pangan.
Di bidang perburuhan, PDIP menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja nasional. Berkaitan dengan itu, PDIP mendesak dihapuskannya praktek tenaga kerja outsourcing yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan menolak politik upah murah. F-PDIP DPR diminta memperjuangkan lahirnya UU Sistem Pengupahan Nasional.
PDIP juga menyesalkan banyaknya kasus-kasus menyangkut TKI di luar negeri yang tidak tertangani secara memuaskan. Untuk itu, PDIP meminta pemerintah dan lembaga terkait agar memastikan TKI mendapat perlindungan dalam proses migrasi secara menyeluruh sesuai dengan konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya.
Butir rekomendasi lain yang menjadi sorotan PDIP adalah maraknya peredaran narkoba dan meluasnya budaya kekerasan dan intoleransi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dalam hal ini, PDIP menyerukan kepada para orang tua dan lingkungan agar ikut terlibat dalam pembentukan watak anti kekerasan intoleransi di dalam kuarga dan lingkungan.
PDIP juga mendesak pemerintah memberikan perhatian pada upaya membangun karakter bangsa yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karenanya, PDIP menyerukan dikembalikannya mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan dan menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan budi pekerti dan pendidikan kewarganegaraan.
PDIP juga meminta sistem perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip keadilan sosial dan keberdikarian di bidang ekonomi. "PDIP tidak anti terhadap investasi asing, tapi menolak politik pemerintah yang menggadaikan kedaulatan negara di bidang ekonomi dan membiarkan mekanisme pasar kuasai sumber daya ekonomi bangsa menyangkut hajat hidup orang banyak," tegasnya.
Khusus soal perang terhadap narkoba dan psikotropika, PDIP minta ada tes urine rutin untuk internal partai. Pemerintah diminta untuk tidak menggunakan hak Grasi bagi pengedar narkoba maupun pemberian Grasi terhadap produsen dan pengedar narkooba. "Pemerintah diminta harus memperluas fasilitas dan akses bagi pemulihan korban narkotika," pungkas Puan. [tok/but]
Previous article
Next article
Belum ada Komentar
Posting Komentar