Menggagas Kementrian Transmigrasi Mempunyai Sekolah Kedinasan

Oleh : Ir H. Sunu Pramono Budi, MM ( Ketua Umum, DPP PATRI)

Sekretariat Kantor DPP Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia ( PATR), hari Jumat 28 Agustus 2015 I kedatangan tamu, Marsda TNI (Purn) Dr. Koesnadi Kardi, Ketua Dewan Pakar PATRI (2014-2019). Sebagai anak Transmigran yang mantan "orang pendidikan" (Rektor UPN, Ka Badan Litbang Kementerian Pertahanan), dia banyak berbagi info tentang pendidikan.

Kementerian Pertahanan punya Unhan (Universitas Pertahanan). Kementerian Agama punya IAIN (UIN). Kementerian Dalam Negeri punya IPDN. BPS punya STIS (Statistik). Kementerian Keuangan punya STAN, dan lainnya. Apakah Kementerian Transmigrasi bisa? Sebelumnya Dr. Sugiri Syarief, Dewan Pembina PATRI mengaitkan peran transmigrasi dalam mendukung industrialisasi di luar Jawa. Ini menguatkan cita-cita Bung Hatta tahun 1946.

Kalau ditilik potensi SDM anak Transmigran yang didata PATRI, sudah sangat memadai. Ada yang pernah/sedang menjadi Rektor. Sudah punya banyak Guru besar dan doktor dari berbagai bidang keilmuan. Ada PATI TNI/POLRI, politikus, Kepala daerah, pejabat eselon 1, pengusaha, LSM, dan profesi lainnya.

Jika dikaitkan dengan paradigma transmigrasi masa depan, membangun Indonesia dari pinggiran, maka akan dibutuhkan keahlian dan tenaga kerja yang besar. Saat ini - dan hendaknya dimasa mendatang diperluas - sudah ada kerjasama dengan Unsoed, UIN Palembang, Uniska (Universitas Islam Kalimantan) Banjarmasin, dan Kampung Inggris Transmigrasi (KITrans) Barito Kuala.

Para lulusan itu sangat potensial jika ditugaskan di kawasan perbatasan. Secara umum ciri khas anak Transmigran yaitu: telah terbiasa TIRAKAT. Ditambah sabar dalam ikhtiar, tekun dalam membangun, terpatri sebagai perekat negeri, dan didikan alam yang memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan kawasan pinggiran. Itu diantara keunggulan anak transmigran sebagai pendamping, dibandingkan anak gedongan dari kota.

Mengingat potensi itu, maka PATRI membentuk Pokja Pendidikan. Untuk tahap awal, fokusnya menyiapkan tenaga pendamping desa dan transmigrasi. Para lulusan yang dapat beasiswa melalui YKPAT/PMAT itu kelak diterjunkan di kawasan khusus, setelah dibekali ilmu.

Saya usul, agar mahasiswa yang dapat beasiswa itu setelah lulus "wajib" menyumbangkan pengabdian selama 2 tahun di kawasan transmigrasi. Mereka mendampingi permukiman transmigrasi (Kimtrans) yang akan diserahkan kepada Pemda 2 tahun juga. Baik kimtrans tempatan, campuran, atau KTM/KPB. Dengan menyatukan sumberdaya PATRI yang ada di Aceh hingga Papua, tidak mustahil paradigma membangun Indonesia dari pinggiran cepat terwujud.